APBD DKI Jakarta Asal Jadi, KPK Disalahkan Publik

Jakarta, (Warta Viral) – Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020 DKI Jakarta dianggap memiliki banyak kejanggalan.

Selama pembahasan tersebut, setidaknya ada lima anggaran fantastis yang dipertanyakan DPRD DKI Jakarta, yakni anggaran influencer Rp 5 miliar, pembangunan jalur sepeda Rp 73,7 miliar, pembelian lem Aibon Rp 82,8 miliar, pembelian bolpoin Rp 124 miliar, dan pembelian komputer Rp 121 miliar.

Banyaknya kejanggalan APBD DKI, Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) menjadi sorotan netizen yang dinilai sebelah mata mengusut penyimpangan anggaran di DKI Jakarta.

” Sejak ada Novel Baswedan sebagai penyidik di KPK. Saya tidak pernah mendengar lagi ada berita KPK mengusut kasus korupsi di DKI Jakarta. Bisa aja benar, KPK tidak bekerja atau sebelah mata di DKI karena Anies Baswedan adalah saudara sepupu Novel Baswedan, ujar Ketua LSM LP- Tipikor Jonathan Pasaribu kepada Warta Viral, Kamis (31/10/2019).

Sedangkan di Media Sosial seperti Facebook dan Twitter, masih viral soal APBD DKI dan menyalahkan pihak KPK yang lamban dalam mengusut korupsi di DKI jakarta.

Padahal, Kejanggangan APBD DKI Jakarta terjadi sejak KUA-PPAS 2020 kini diusulkan sebesar Rp 89,441 triliun. Dalam rancangan KUA-PPAS 2020 sebelumnya diusulkan sebesar Rp 95,99 triliun. Artinya ada perubahan (penurunan) kurang lebih Rp 6 triliun.

Selain PAD, beberapa anggota Badan Anggaran ( Banggar) DPRD DKI juga menyoroti anggaran belanja hibah sebesar Rp 2,84 triliun yang dialokasikan Pemprov DKI Jakarta.

Anggota Banggar dari Fraksi Golkar Dimaz Raditya mengkritik anggaran hibah yang naik setiap tahun.

Anggota Banggar dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Viani Limardi mempertanyakan kewajiban Pemprov DKI memberikan hibah kepada sejumlah instansi.

Menurut dia, masih banyak kebutuhan rakyat yang memerlukan alokasi anggaran. “Apakah kita punya kewajiban hibah sebesar itu, sedangkan kebutuhan masyarakat kita masih banyak,” kata Viani.

Anggaran dana hibah naik terus dari 2017. Dilihat dari situs web apbd.jakarta.go.id, anggaran hibah dalam APBD Perubahan 2017 sebesar Rp 1,47 triliun. Anggaran tersebut naik menjadi Rp 1,889 triliun dalam APBD Perubahan 2018. Anggaran dana hibah naik lagi menjadi Rp 2,75 triliun dalam APBD Perubahan 2019.

BUMD tak butuh PMD Anggaran Penyertaan Modal Daerah (PMD) untuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) juga turut disorot dalam rapat kemarin. Anggota Banggar dari Fraksi PAN Bambang Kusumanto menilai PMD untuk BUMD tidak terlalu mendesak. Ia mengaku telah bertemu beberapa direktur utama BUMD. Mereka menyampaikan sebenarnya BUMD tidak terlalu membutuhkan PMD.

“Terkait PMD kepada beberapa BUMD saya setuju bahwa ada suatu koreksi yang serius. Saya bicara kepada direktur utama BUMD yang akan ajukan permohonan, dari wawancara saya tampaknya mereka enggak butuh-butuh amat,” ungkap Bambang. Menurut dia, beberapa dirut mengaku sebenarnya mereka bisa meminjam dana dari bank.

“Saya tanya enggak apa-apa kalau enggak diberikan (PMD)? Kata mereka “enggak apa-apa”. Kami bisa pinjam loan dari bank. Jadi bisa dialihkan untuk kepentingan rakyat,” ucapnya. (Wilson)

Facebook Comments

admin

wartaviral.com diterbitkan berdasarkan undang undang Pers nomor 40 tahun 1999 oleh PT Nasional Tritunggal Jayautama yang berlokasi di Jl. Perintis Kemerdekaan No 34, RT 01,RW 06, Kecamatan Kelapa Gading, RT.1/RW.6, Klp. Gading Tim., Jakarta Utara, DKI Jakarta, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14240.