KPK dan ICW Telanjangi APBD Anies Baswedan

Jakarta, (Warta Viral) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Indonesia Corruption Watch (ICW) menelanjangi anggaran siluman APBD DKI atas kesalahan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada tahap penyusunan perencanaan.

Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) DKI Jakarta 2020 menjadi ramai dipermasalahkan masyarakat karena Anies Baswedan tidak hati hati dalam melakukan perencanaan awal.

“Kalau kita melihat beli lem Aica Aibon sebesar itu, pasti ada kesalahan. Mereka tidak melihat perencanaannya,” kata Ketua KPK Agus Rahardjo di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Senin, 4 November 2019.

Kata Agus, Gubernur Anies Baswedan tidak menyusun secara teliti dan rinci sebelum masuk ke tahap penganggaran atau e-budgeting. E-planning sendiri kan ada yang lima tahun ada yang tahunan. Di situ targetnya sudah jelas. Sebetulnya e-budgeting itu kan apa yang mau dicapai tiap tahun itu, Kemudian diterjemahkan dalam target, memang detail memang sampai yang namanya beli alat tulis,” ujar Agus.

Agus mendesak Anies Baswedan memerhatikan dua sistem itu. Sistem e-planning dan e-budgeting harus berhubungan. Hal itu bisa memimalisir penyelewenangan anggaran di tahap berikutnya.

Sementara Indonesia Corruption Watch (ICW) juga menekukan kejanggalan dalam perencanaan yang dilakukan Anies Baswedan yang menemukan draf anggaran pengadaan lem Aibon di Pemprov DKI tak hanya sebesar Rp 82 miliar. Draf yang didapat dari berbagai sumber itu tertulis, anggaran pengadaan lem Aibon mencapai Rp 126 miliar.

“Lem Aibon tidak hanya Rp 82 miliar, itu hanya 1 item pengadaan. Tapi kami temukan ada Rp 126,225 miliar dalam 15 pengadaan,” kata peneliti ICW Almas Sjafrina di kantornya, Kalibata, Jakarta Selatan, Senin (4/11/2019).

Almas mengungkapkan, anggaran tersebut masuk dalam Biaya Operasional Pendidikan (BOP) sekolah di SMK Negeri Teknologi. Di sana, lem Aibon dianggarkan hingga Rp 33 miliar.

Ternyata, bukan hanya lem Aibon saja, ICW juga menemukan anggaran pengadaan alat tulis pulpen yang berjumlah lebih dari Rp 123 miliar. Dalam data yang diterima ICW, anggaran pulpen itu tembus hingga Rp 678,87 miliar.

Bukan hanya itu, dalam anggaran tersebut juga ditemukan komponen yang dianggap janggal. Karena, ada satu pengadaan lainnya yakni Baliner.

“Ada komponen Baliner, ketika kami googling ternyata itu bolpoin sebanyak 2.016 pengadaannya. Apakah ini masuk akal,” ucap Almas.

Selain alat tulis, ICW juga menemukan anggaran lain seperti notebook hingga laptop sebanyak 211 pengadaan dengan jumlah total 21.114 unit. Total anggaran yang ditemukan ICW sebesar Rp 238,6 miliar.

“Terakhir, kami menemukan anggaran F4 ada A3 kertas fotokopi total Rp 212,87 miliar. Apakah DKI memang membutuhkan sebanyak itu kertas?,” katanya. (Rekson Hermanto)

Facebook Comments

admin

wartaviral.com diterbitkan berdasarkan undang undang Pers nomor 40 tahun 1999 oleh PT Nasional Tritunggal Jayautama yang berlokasi di Jl. Perintis Kemerdekaan No 34, RT 01,RW 06, Kecamatan Kelapa Gading, RT.1/RW.6, Klp. Gading Tim., Jakarta Utara, DKI Jakarta, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14240.