Surya Paloh Tolak Perppu KPK Bersama Partai Koalisi

Jakarta, (Warta Viral) – Di tengah desakan agar Presiden Jokowi segera menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) atas Perubahan UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK), partai koalisi pendukung pemerintah di DPR seolah menghadang Presiden agar tidak menerbitkan Perppu. Bak si buah simalakama, alasan mereka agar Presiden tidak mudah mengobral terbitnya Perppu.

Pakar hukum tata negara Dr Fahri Bachmid SH MH menilai langkah menerbitkan Perppu KPK (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi) tidak memenuhi syarat materil konstitusional.

Dengan demikian, menurut Fahri, Presiden Jokowi tidak dapat menggunakan kewenangan eksklusifnya dalam mengeluarkan regulasi mendesak ini.

“Presiden tidak dapat menggunakan kewenangan eksklusifnya berdasarkan pasal 22 UUD 1945 dalam mengeluarkan regulasi mendesak Noodverordeningsrecht sebab tidak sejalan dengan prinsip state emergency,” kata Fahri dalam keterangan tertulis, Senin (7/10).

Fahri mengatakan hal tersebut menanggapi beberapa pihak yang telah mendesak Presiden untuk mengeluarkan Perppu KPK karena menilai UU KPK hasil revisi telah melemahkan lembaga antirasuah ini.

Fahri mengatakan, Presiden dapat menerbitkan Perppu apabila ada keadaan darurat. Dia menjelaskan bahwa keadaan darurat atau state of emergency secara konseptual keadaan darurat didasarkan atas doktrin, yaitu untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi dan mempertahankan integritas negara.

Ketua Umum Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Surya Paloh, buka-bukaan soal sikap partai pengusung dan Presiden Jokowi terkait penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Surya Paloh menceritakan soal pertemuan beberapa petinggi partai dengan Jokowi di Istana Bogor beberapa hari lalu. Menurutnya, dalam pertemuan tersebut dibahas soal kesepakatan partai-partai pengusung pemerintah atas beberapa pikiran yang cukup kritis dan aksi mahasiswa untuk terbitkan Perppu KPK.

“Pikiran kita adalah karena sudah masuk sengketa di Mahkamah Konstitusi (M)K, ya salah juga. Kita tunggu dulu bagaimana proses MK menindaklanjuti gugatan itu. Jadi jelas, Presiden bersama Parpol pengusung sudah sama,” ujarnya.

Ia menekankan lagi, artinya perjumpaan malam itu bulat menetapkan tak ada Perppu. “Untuk sekarang tidak ada, Belum keluarkan Perppu. Kan masalahnya sudah di MK, kenapa kita harus keluarkan Perppu?”

Menurutnya jika proses MK berjalan dan presiden tetap dipaksa keluarkan Perppu sudah dipolitisir gerakannya. “Kita harus tanya ahli hukum negara, tapi sejumlah produk undang-undang yang tertunda itu tetap akan tertunda.”

Soal langkah menerbitkan Perppu, lanjut Paloh, juga sangat relatif. Tidak semua, katanya, bisa mengatasnamakan diri sebagai masyarakat mengingat luas wilayah Indonesia dan banyaknya warga. “Yang menjadi masyarakat kita kan bukan hanya sejumlah masyarakat yang bereaksi satu kelompok.” (WILSON)

Facebook Comments

admin

wartaviral.com diterbitkan berdasarkan undang undang Pers nomor 40 tahun 1999 oleh PT Nasional Tritunggal Jayautama yang berlokasi di Jl. Perintis Kemerdekaan No 34, RT 01,RW 06, Kecamatan Kelapa Gading, RT.1/RW.6, Klp. Gading Tim., Jakarta Utara, DKI Jakarta, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14240.